MALI, WARTAALOR.COM – Persoalan upah bagi 3.322 Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK) paruh waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor terus menuai polemik. Mereka menerima honor hanya sekitar Rp300 ribu per bulan, angka yang dinilai tidak layak dibandingkan dengan beban kerja dan risiko tugas, khususnya bagi tenaga kesehatan dan tenaga pendidik.
Permasalahan ini kembali mencuat saat kunjungan reses Anggota DPR RI Komisi XI Fraksi Partai NasDem, Julie Sutrisno Laiskodat, di Mali, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Minggu (1/3/2026). Sejumlah tenaga kesehatan (nakes) PPPK paruh waktu yang bertugas di RSUD Kalabahi dan 28 puskesmas di Kabupaten Alor menyampaikan langsung keluhan mereka.
Perwakilan nakes PPPK paruh waktu, Bram, menegaskan bahwa honor Rp300 ribu per bulan tidak sebanding dengan tanggung jawab yang mereka emban.
“Tugas kami berat dan tidak bisa kerja setengah hari. Kami menangani pasien dengan risiko tinggi. Gaji Rp300 ribu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga,” ujarnya.
Keluhan serupa disampaikan nakes lainnya, Indra, yang menyoroti kontribusi RSUD Kalabahi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) namun tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan tenaga kesehatan.
Selain sektor kesehatan, persoalan serupa juga dialami tenaga pendidik. Pendeta Febi Jella Balo mengungkapkan terdapat sedikitnya 17 guru paruh waktu yang menghadapi kondisi yang sama dan berpotensi dirumahkan jika tidak ada solusi.