Selain fokus pada pembangunan fisik rumah, pemerintah juga menekankan pentingnya integrasi antara kebijakan perumahan dan tata ruang. AHY menjelaskan bahwa penyediaan lahan harus dikelola secara baik agar tidak terjadi tumpang tindih. Pemerintah juga memperhatikan ketersediaan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, listrik, fasilitas publik, serta akses transportasi yang memadai. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya memiliki rumah, tetapi juga bisa hidup di lingkungan yang nyaman, aman, dan produktif.
Dari sisi pembiayaan, dukungan juga datang dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang terus memperkuat pembiayaan rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menjelaskan bahwa hingga September 2025, realisasi penyaluran FLPP telah mencapai Rp24,8 triliun, dengan total 192.700 unit rumah yang sudah disalurkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Angka tersebut setara dengan lebih dari 50 persen dari total target 350.000 unit rumah yang direncanakan tahun ini.
Menurut Suahasil, pemerintah akan terus mempercepat penyaluran di sisa tahun anggaran 2025 agar target terpenuhi sepenuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa sektor keuangan negara turut memainkan peran penting dalam memperkuat pembiayaan perumahan rakyat.
Capaian 129 ribu unit rumah subsidi yang telah terwujud menjadi simbol awal keberhasilan pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menunaikan janji kampanye untuk menyediakan hunian layak bagi rakyat. Pemerintah menunjukkan bahwa keberpihakan terhadap rakyat kecil bukan sekadar wacana, tetapi dibuktikan melalui langkah nyata di lapangan. Dengan peningkatan kuota, percepatan realisasi, serta inovasi pembiayaan yang inklusif, kebijakan perumahan di era Prabowo-Gibran telah memasuki fase baru yang lebih progresif.
)* Analisis Kebijakan Publik