Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menerapkan penegakan hukum berlapis terhadap pelaku karhutla. Sanksi yang diberikan meliputi sanksi administratif seperti pencabutan izin, gugatan ganti rugi lingkungan, dan penegakan hukum pidana dengan ancaman 10 hingga 12 tahun penjara serta denda hingga Rp12 miliar, terutama jika kebakaran berdampak pada kesehatan masyarakat.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan pentingnya sinergi antara Polri dan KLHK dalam penegakan hukum terkait karhutla. Melalui penandatanganan nota kesepahaman, kedua institusi berkomitmen untuk bekerja sama dalam menjaga hutan dari bahaya kebakaran, terutama yang disebabkan oleh unsur kesengajaan.
KLHK juga terus memperkuat peran serta masyarakat dalam pengendalian karhutla melalui pembentukan dan pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA). Program ini bertujuan memberikan pengetahuan hukum dan regulasi kepada masyarakat agar memahami bahaya dan konsekuensi hukum dari pembakaran lahan. Selain itu, sosialisasi mengenai pembukaan lahan tanpa bakar terus digencarkan untuk mencegah terjadinya karhutla.
Dengan berbagai langkah strategis yang telah dan akan dilaksanakan, pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam menghadapi ancaman karhutla. Koordinasi lintas sektor, pemanfaatan teknologi, penguatan peran masyarakat, serta penegakan hukum menjadi pilar utama dalam upaya mencapai target “Zero Karhutla” pada tahun 2025. Masyarakat diimbau untuk turut serta dalam upaya pencegahan dengan tidak melakukan pembakaran lahan dan melaporkan potensi kebakaran kepada pihak berwenang.
)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan