Mewujudkan Keadilan Ketenagakerjaan Melalui Rencana Penghapusan Outsourcing

Di sisi lain, penguatan sistem pengawasan ketenagakerjaan menjadi prasyarat utama agar kebijakan ini tidak mandek di tingkat wacana. Pemerintah perlu memastikan bahwa pelaksanaan penghapusan outsourcing tidak digantikan oleh praktik kerja tidak layak lainnya, seperti sistem kontrak berulang tanpa batas waktu. Reformasi dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum ketenagakerjaan mutlak diperlukan agar setiap kebijakan berjalan sesuai dengan tujuannya.

Menteri Yassierli juga menekankan bahwa kehadiran negara harus dirasakan nyata oleh pekerja, bukan hanya dalam bentuk kebijakan, tetapi juga perlindungan konkret seperti jaminan sosial, upah layak, dan kesempatan karier. Dalam pelaksanaannya nanti, keberadaan Dewan Kesejahteraan Buruh akan mengawal aspek-aspek tersebut secara menyeluruh, termasuk mengkaji tantangan teknis dan hukum yang mungkin muncul dalam proses transisi dari sistem outsourcing menuju kerja tetap yang bermartabat.

Tidak dapat dimungkiri, tantangan pelaksanaan kebijakan ini akan muncul, baik dari sisi regulasi, koordinasi lintas sektor, maupun dari dinamika dunia usaha. Namun, dengan komitmen yang kuat dan kolaborasi semua pihak, kebijakan ini memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu tonggak sejarah dalam reformasi ketenagakerjaan Indonesia. Momentum ini tidak boleh disia-siakan.

Rencana penghapusan outsourcing adalah refleksi dari semangat keberpihakan pada keadilan sosial. Ini adalah momen penting ketika negara mengambil peran aktif untuk memperbaiki ekosistem ketenagakerjaan yang lebih sehat, manusiawi, dan berkelanjutan. Keputusan ini selayaknya disambut sebagai fondasi baru dalam memperkuat struktur ekonomi nasional yang lebih inklusif dan tangguh.

)* Penulis merupakan Pengamat Isu Strategis

 

 

 

Bacaan Lainnya

 

Pos terkait