Menurut Airlangga, pendekatan diplomatik Indonesia mendapat apresiasi dari otoritas Amerika, seperti dari Kementerian Perdagangan dan Keuangan AS. Semua pihak membuka ruang dialog secara teknis dan menyambut tawaran kerja sama dalam lima sektor strategis yang ditawarkan oleh Indonesia. Tawaran tersebut mencakup penguatan rantai pasok, deregulasi, ketahanan energi, akses teknologi, dan kemudahan ekspor produk Indonesia ke pasar Amerika Serikat.
Airlangga menyebut bahwa Indonesia telah menandatangani perjanjian kerahasiaan (non-disclosure agreement) dengan USTR, sebagai langkah awal dalam fase negosiasi intensif. Langkah ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu dari 20 negara yang masuk dalam jalur pembahasan tarif secara resmi dengan AS. Pemerintah juga tengah melakukan konsultasi internal dengan para pemangku kepentingan untuk menyelaraskan strategi nasional yang lebih komprehensif.
Sementara itu, Ketua BPC HIPMI Sarolangun, Ade Fernando turut menyoroti urgensi dari kebijakan tarif Trump terhadap stabilitas ekspor Indonesia. Ia memandang bahwa tarif sebesar 32 persen terhadap komoditas ekspor Indonesia dapat memperburuk defisit perdagangan dan berdampak langsung pada pengurangan lapangan kerja di sektor industri padat karya. Oleh sebab itu, ia menilai bahwa negosiasi adalah langkah bijak untuk menyelamatkan daya saing produk nasional sekaligus menjaga keberlanjutan ekspor.
Ade mendorong pemerintah untuk mengambil langkah mitigasi konkret seperti diversifikasi pasar ekspor dan dukungan terhadap revitalisasi industri dalam negeri. Deregulasi menjadi instrumen penting yang harus diakselerasi agar produk Indonesia mampu menembus pasar internasional dengan daya saing yang kuat. Ia juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi erat antara dunia usaha dan pemerintah agar setiap kebijakan berdampak langsung terhadap penguatan struktur ekonomi nasional.
Keseluruhan pandangan dari dunia usaha menunjukkan bahwa inisiatif konkret pemerintah dalam menghadapi kebijakan tarif Trump tidak berjalan sendiri. Justru, inisiatif tersebut mendapat dukungan penuh dan respons aktif dari para pelaku usaha dalam negeri maupun mitra strategis di Amerika Serikat.
Jika dikelola dengan baik, negosiasi ini tidak hanya mampu menekan dampak kebijakan proteksionis, tetapi juga berpotensi menciptakan momentum baru bagi reformasi ekonomi Indonesia secara menyeluruh. (*)
)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute
