Cegah Miskomunikasi, Kemenkeu Komitmen Sempurnakan Prosedur dan Perkuat Layanan Publik

Jakarta – Kemenkeu berkomitmen untuk terus menyosialisasikan kebijakan, menyempurnakan prosedur, dan mengajak para pemangku kepentingan untuk bersama-sama memperkuat layanan publik.

Pengamat Perpajakan UPH Ronny Bako mengataka, Aturan terbaru, seperti Permendag Nomor 7 Tahun 2024 yang mulai berlaku pada 6 Mei 2024, mencabut pembatasan jumlah barang pribadi dari luar negeri, namun tetap mensyaratkan pembayaran pajak. Kebijakan ini diharapkan dapat mengakhiri polemik dan ketidakpuasan masyarakat terkait bea cukai.

“Meskipun regulasi telah dirancang untuk menciptakan ketertiban dan keadilan, pelaksanaannya tetap penting. Semua aturan akan menjadi sia-sia jika tidak ada penegakan yang tepat, karena dapat membuka peluang untuk kecurangan atau tindakan yang menguntungkan pihak tertentu dan merugikan pihak lainnya,” kata Ronny.

Oleh karena itu, lanjutnya, harapan bagi institusi bea cukai adalah untuk terus mendengarkan kritik, berusaha memperbaiki diri, dan memberikan pelayanan yang baik bagi semua pihak.

Pos terkait