Dalam aksi itu, mahasiswa juga singgung terkait dinamika kelangkaan minyak goreng yang pada akibatnya para pengusaha menaikkan harga minyak goreng secara sepihak.
Menurut mahasiswa, naiknya harga sawit di pasar internasional, juga mengakibatkan melonjaknya harga minyak goreng yang kini telah mencapai Rp. 22.000 hingga Rp. 43.000 per liter.
Naiknya harga minyak goreng juga meresahkan masyarakat akar rumput. Belum lagi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang awalnya 10 % menjadi 11 %. Mahasiswa menilai kenaikan PPN ini sangat signifikan dan dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai konsumen atas barang yang dikonsumsi.
Berdasarkan masalah tersebut diatas maka sebagai organisasi kepemudaan nasional yang tergabung dalam Cipayung Plus Kabupaten Alor menuntut sebagai berikut:
1. Menolak kenaikan harga BBM. Pemerintah beralasan, kenaikan harga BBM saat ini disebabkan oleh kenaikan harga minyak dunia saat ini. Namun hal yang tidak disadari adalah bahwa saat harga minyak dunia turun, pemerintah tak kunjung menurunkan harga BBM.
Pemerintah juga beralasan bahwa mereka hanya menaikan harga pertamax, namun terdapat skema licik yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan membatasi distribusi premium dan pertalite, sehingga masyarakat akan dipaksa secara bertahap untuk pindah menggunakan pertamax. Oleh sebab itu kami dengan tegas menolak kenaikan harga BBM.
Pada prinsipnya kebijakan pusat sangat berpengaruh pada kebijakan daerah sehingga dalam menjamin keberlangsungan kesejateran masyarakatnya sangat bergantung pada pemerintah daerah setempat inilah yang dimaksud dengan Otonomi Daerah.
2. Menolak kenaikan harga bahan pokok. Imbas dari naiknya harga BBM adalah naiknya harga bahan pokok. Hal ini juga mengakibatkan kelangkaan beberapa bahan pokok di pasar sehingga sulit dijangkau oleh masyarakat. Pemerintah seharusnya menjaga ketersediaan bahan pokok dan mempertahankan harga bahan pokok tetap stabil apalagi menjelang perayaan Hari Raya Lebaran. Walaupun ini adalah pola yang selalu berulang, namun pemerintah selalu gagal mengantisipasi hal tersebut. Terkhususnya kelangkaan minyak goreng, pemerintah jangan sampai kalah dengan ulah para pebisnis dan industri yang bermain mengatur ketersediaan dan harga minyak goreng di pasar.
3. Menolak Kenaikan PPN. Isu kenaikan PPN menjadi 11% untuk menambah pemasukan Negara melalui pajak, sangat kontraproduktif di tengah kondisi masyarakat yang saat ini sedang berjuang untuk keluar dari krisis ekonomi yang selama ini hancur akibat pandemic Covid-19. Belum lagi terdapat isu perluasan objek pajak yang akan diterapkan pemerintah terhadap produk-produk UMKM masyarakat seperti komoditas pertanian dan perkebunan, hasil hutan dan banyak lainnya.
Justru saat ini masyarakat membutuhkan stimulus dari pemerintah untuk menggerahkan roda ekonomi agar bangkit dari situasi krisis. Presiden selalu menekankan kepada kabinetnya untuk memiliki sense of krisis terhadap situasi masyarakat saat ini. Namum kebijakan yang diambil tidak mencerminkan hal tersebut. Apalagi disinyalir isu kenaikan PPN untuk menambah pemasukan Negara untuk membiayai proyek IKN. Oleh sebab itu, kami dengan tegas menolak kenaikan PPN.
4. Mendesak Bupati Alor Drs. Amon Djobo agar segera mengintruksikan ke kepala OPD terkait yang berwewenang mengeluarkan surat rekomendasi pembelian BBM jenis tertentu untuk bekerja sama dengan Pemerintah Desa dalam mengeluarkan surat rekomendasi sehingga masyarakat tidak kesulitan dalam membeli BBM.