Oleh: Damar Alfazha Ahmad (*
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan persoalan lingkungan yang tidak hanya berdampak terhadap ekosistem, keanekaragaman hayati, dan kesehatan masyarakat, tetapi juga memiliki dimensi hubungan internasional yang krusial, khususnya bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Fenomena kabut asap lintas batas (transboundary haze) selama ini kerap menjadi tantangan tersendiri bagi solidaritas, stabilitas ekonomi, dan efektivitas kerja sama ASEAN.
Dalam konteks tersebut, ketegasan Presiden Prabowo dalam menangani karhutla menunjukkan bahwa Indonesia tidak sekadar berupaya menyelesaikan persoalan domestik yang berulang setiap tahun, melainkan juga berkomitmen menjaga tanggung jawab lingkungan global dan hubungan diplomatik yang harmonis dengan negara-negara tetangga. Sikap ini sangat penting untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang memiliki kepemimpinan strategis dan tanggung jawab moral dalam menjaga stabilitas serta keberlanjutan kawasan.
Pernyataan Presiden Prabowo di hadapan para pemimpin ASEAN mengenai tidak adanya toleransi terhadap korporasi yang terlibat dalam kebakaran hutan menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak akan membiarkan kepentingan ekonomi jangka pendek mengesampingkan kelestarian lingkungan. Langkah pencabutan 17 konsesi perusahaan, penyelidikan intensif terhadap puluhan korporasi, serta proses hukum yang transparan terhadap pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam membangun efek jera yang nyata. Secara keseluruhan, terdapat 104 perusahaan yang tengah diselidiki kepolisian, sementara sejumlah perusahaan lainnya telah memasuki tahapan penindakan hukum lebih lanjut.