UU Ketenagakerjaan Baru Perkuat Kepastian Status PKWT Menuju Karyawan Tetap

Jakarta – Pemerintah memperkuat kepastian status dan perlindungan pekerja kontrak melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Regulasi ini memberikan jaminan hukum bagi pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk memperoleh perubahan status menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau karyawan tetap apabila perusahaan melanggar ketentuan perjanjian kerja. Kebijakan tersebut menjadi langkah penting dalam mewujudkan hubungan kerja yang adil dan memberikan kepastian bagi pekerja.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, mengatakan perubahan status pekerja dapat berlaku demi hukum apabila pemberi kerja tidak memenuhi kesepakatan kontrak. Ketentuan tersebut berlaku ketika pekerja menjalankan pekerjaan di luar kesepakatan dan masa kerjanya telah melewati batas yang ditentukan.

“Kemudian, katanya ada frasa demi hukum? Betul. Kalau misalnya seseorang dikontrak PKWT, kemudian pemberi kerjanya ingkar, dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang harusnya bukan sesuai kontrak dan masa kerjanya juga lewat, maka demi hukum dia menjadi PKWTT,” ujar Indah Anggoro Putri.

Pos terkait