Oleh: Nadia Prameswari )*
Memasuki dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diperkuat melalui penataan pelaksanaan dan pengawasan di lapangan. Salah satu perhatian utama pemerintah adalah memastikan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat memenuhi standar keamanan, kebersihan, serta kebutuhan gizi. Penguatan itu tidak hanya dilakukan melalui penambahan cakupan program, tetapi juga dengan memberikan konsekuensi terhadap satuan pelayanan yang belum memenuhi persyaratan.
Sikap tegas terlihat ketika Badan Gizi Nasional (BGN) menutup sementara 1.999 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Kebijakan itu diambil setelah BGN melakukan penyisiran dan verifikasi terhadap puluhan ribu dapur yang menjalankan MBG. Berdasarkan pembaruan data per 7 September 2026, BGN menemukan ribuan dapur yang bahkan belum melakukan proses pendaftaran SLHS di dinas kesehatan setempat.
Kepala BGN, Sudaryono, menempatkan kepatuhan terhadap SLHS dan standar sanitasi sebagai persyaratan yang tidak dapat ditawar dalam penyelenggaraan dapur MBG. Dari jumlah awal 27.485 dapur, hasil penyisiran sementara BGN mencatat 27.022 dapur, sebelum kemudian dilakukan verifikasi lebih lanjut terhadap kepatuhan masing-masing SPPG. Penutupan 1.999 dapur dilakukan untuk memberikan ruang bagi investigasi dan evaluasi terhadap pemenuhan standar yang berlaku.
Langkah yang dilakukan BGN memperlihatkan bahwa perluasan program tidak ditempatkan di atas aspek keselamatan penerima manfaat. Dapur yang belum memenuhi persyaratan dasar justru dihentikan sementara untuk diperiksa, sehingga operasional MBG tetap berada dalam koridor standar yang ditetapkan. Bagi program yang menyentuh kebutuhan pangan dalam jumlah besar, mekanisme pengawasan semacam ini menjadi bagian penting untuk mengendalikan risiko sejak tingkat penyedia layanan.