Oleh : Jonathan Janoel*)
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi persoalan serius di Indonesia, khususnya pada September 2026 ini. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan munculnya titik api dan luas wilayah yang terbakar, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, keselamatan transportasi, kerusakan ekosistem, hingga potensi gangguan terhadap negara-negara di kawasan. Dalam konteks tersebut, wacana untuk melihat karhutla sebagai bentuk “terorisme ekologi” mulai mendapatkan perhatian dalam diskusi hukum dan kebijakan.
Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas penanganan meminta agar ketentuan mengenai sanksi bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan didalami. Pemerintah juga membuka kemungkinan penguatan regulasi melalui perubahan undang-undang dengan melibatkan DPR. Prabowo menyampaikan bahwa pembakaran hutan dan lahan merupakan persoalan yang sangat serius sehingga diperlukan instrumen hukum yang lebih kuat. Pemerintah juga menegaskan bahwa pembukaan lahan dengan cara membakar tidak boleh terus menjadi pilihan, sementara kebutuhan masyarakat untuk membuka lahan dapat dibantu melalui cara yang tidak menimbulkan kebakaran.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla tidak hanya ditempatkan sebagai persoalan pemadaman ketika api sudah muncul. Aspek pencegahan, penegakan hukum, pengawasan terhadap korporasi, serta penguatan kemampuan mitigasi juga menjadi bagian penting. Pada saat yang sama, Presiden meminta agar dugaan pelanggaran oleh korporasi tidak berhenti pada sanksi administratif, tetapi tetap ditelusuri apabila terdapat unsur pidana.