Oleh: Alexander Royce*)
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki fase yang semakin menentukan. Setelah cakupan penerima manfaat terus diperluas di berbagai daerah, tantangan berikutnya bukan lagi sekadar memastikan makanan bergizi tersalurkan, melainkan memastikan seluruh proses berlangsung tepat sasaran, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks tersebut, langkah pemerintah mengintegrasikan sistem MBG dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) merupakan kebijakan strategis yang layak diapresiasi karena menunjukkan bahwa penguatan program tidak hanya dilakukan dari sisi anggaran dan distribusi, tetapi juga melalui pembenahan tata kelola berbasis data.
Program sebesar MBG tentu memerlukan basis data yang akurat. Ketika jutaan peserta didik menjadi sasaran penerima manfaat, kesalahan pendataan berpotensi menimbulkan tumpang tindih penerima, ketidaktepatan distribusi, maupun pemborosan anggaran. Oleh sebab itu, penggunaan Dapodik sebagai referensi utama menjadi pilihan logis mengingat sistem tersebut selama ini menjadi basis data resmi pendidikan nasional yang terus diperbarui oleh satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Integrasi kedua sistem akan memperkuat validitas data sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan program. Langkah ini juga sejalan dengan agenda transformasi digital pemerintahan yang menempatkan interoperabilitas data sebagai fondasi pelayanan publik yang lebih efektif.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari, menegaskan bahwa integrasi Dapodik dilakukan sebagai respons atas evaluasi pelaksanaan MBG di lapangan. BGN menemukan adanya ketidaksinkronan data, termasuk kasus satu sekolah yang dilayani oleh dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurutnya, kondisi tersebut menjadi pelajaran penting bahwa keberhasilan program nasional tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya, tetapi juga oleh kualitas sistem informasi yang mendukungnya. Dengan data yang semakin terintegrasi, pemerintah dapat memastikan jumlah penerima manfaat, lokasi sekolah, hingga distribusi layanan menjadi lebih akurat dan mudah diverifikasi.