Jakarta – Pemerintah memperkuat pelaksanaan Program Listrik Desa melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna mempercepat pemerataan akses listrik di seluruh Indonesia. Langkah tersebut dibarengi dengan penekanan pada validasi data agar pembangunan jaringan listrik benar-benar menjangkau wilayah yang masih membutuhkan layanan kelistrikan.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno, mengatakan validasi data menjadi fondasi utama agar program berjalan efektif dan tepat sasaran. Menurutnya, data yang akurat memastikan seluruh wilayah yang belum menikmati akses listrik dapat teridentifikasi dengan baik.
“Validasi data menjadi langkah penting agar tidak ada lagi wilayah yang tertinggal dalam memperoleh akses listrik. Kami ingin memastikan seluruh lokasi yang memang membutuhkan listrik dapat teridentifikasi dengan baik,” ujar Tri.
Komitmen itu ditegaskan dalam Alignment Forum Program Listrik Desa yang mempertemukan pemerintah, kejaksaan, pemerintah daerah, pelaku industri, akademisi, asosiasi, serta mitra kerja PT PLN (Persero). Forum tersebut menjadi wadah untuk menyelaraskan langkah, memperkuat tata kelola, dan mempercepat implementasi Program Listrik Desa secara terintegrasi.
Untuk mendukung percepatan tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp10,3 triliun pada tahap pertama tahun 2026. Pelaksanaan program juga dikawal bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kejaksaan guna memastikan penggunaan anggaran berlangsung secara transparan dan akuntabel.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan pemerataan akses listrik merupakan amanat pembangunan yang harus diwujudkan melalui langkah konkret. Karena itu, PLN terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh mitra kerja agar manfaat program dapat dirasakan masyarakat di berbagai wilayah.
“Kami mengapresiasi Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bapak Bahlil Lahadalia. Arahan beliau jelas, yaitu mewujudkan sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Ini bukan sekadar komitmen, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata,” kata Darmawan.
Menurutnya, Program Listrik Desa tidak hanya menghadirkan akses listrik bagi masyarakat yang belum terlayani, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru, meningkatkan kualitas hidup, serta memperkuat ketahanan energi nasional. Dengan dukungan validasi data yang akurat dan kolaborasi lintas sektor, pemerintah berharap pemerataan listrik dapat berlangsung lebih cepat, tepat sasaran, dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat di seluruh Indonesia.
Untuk diketahui, Kementerian ESDM bersama PLN saat ini tengah menyusun roadmap Program Listrik Desa yang terintegrasi dengan Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) untuk mempercepat pemerataan akses listrik yang lebih terarah. (*)