Oleh: Nur Utunissa
Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 menjadi langkah strategis untuk menjaga kesinambungan pembangunan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Perlambatan ekonomi dunia, dinamika geopolitik, fluktuasi harga komoditas, dan perubahan kebijakan moneter menuntut kebijakan fiskal yang mampu mendorong pertumbuhan sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Pemerintah bersama DPR RI telah mencapai kesepakatan atas hasil pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR, Wihadi Wijanto, dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-23 Masa Persidangan V di Jakarta, Kamis, menyampaikan bahwa hasil pembahasan tersebut akan menjadi landasan bagi pemerintah dalam menyusun Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta nota keuangannya.
Kesepakatan tersebut menunjukkan sinergi antara pemerintah dan DPR dalam menyusun kebijakan fiskal yang mampu menjawab tantangan global sekaligus menjaga arah pembangunan nasional. Kebijakan pembangunan diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyusunan asumsi dasar ekonomi makro juga dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global, perkembangan ekonomi dunia, serta kondisi perekonomian dalam negeri.
Di sisi lain, arah kebijakan fiskal yang telah disepakati mengedepankan pendekatan ekspansif yang tetap terukur dan dijalankan secara prudensial sebagai respons terhadap ketidakpastian ekonomi global yang masih berlangsung. Pendekatan tersebut mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara percepatan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan pengelolaan keuangan negara.
Pendekatan fiskal yang ekspansif diwujudkan melalui penguatan investasi, peningkatan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Namun, seluruh kebijakan tetap disusun dengan mempertimbangkan efektivitas belanja, kemampuan fiskal, serta keberlanjutan pengelolaan utang agar setiap alokasi anggaran memberikan manfaat optimal bagi pembangunan.