Oleh Dinia Yuliarachmi )*
Persetujuan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI menjadi penegasan bahwa negara sedang menyiapkan fondasi fiskal dan kebijakan pembangunan untuk menghadapi tahun 2027 dengan orientasi yang lebih strategis. Di tengah ketidakpastian global, RAPBN 2027 harus dipahami bukan hanya sebagai dokumen keuangan negara, tetapi juga sebagai instrumen transformasi struktural ekonomi Indonesia agar mampu tumbuh dan lebih berdaya tahan.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa hasil pembahasan pendahuluan RAPBN 2027 dan RKP 2027 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan APBN 2027. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa proses penyusunan anggaran negara tidak berdiri sendiri, melainkan terikat pada arah pembangunan jangka menengah yang lebih luas. Karena itu, pembahasan RAPBN 2027 perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi besar negara untuk memastikan kesinambungan pertumbuhan, stabilitas fiskal, serta keberlanjutan agenda pembangunan nasional.
Kesepakatan antara pemerintah dan DPR atas asumsi dasar ekonomi makro 2027 menunjukkan adanya optimisme yang terukur. Pertumbuhan ekonomi dipatok pada kisaran 5,86 hingga 6,5 persen, inflasi dijaga pada level 1,5 hingga 3,5 persen, sementara nilai tukar rupiah diasumsikan berada di kisaran Rp16.800 sampai Rp17.500 per dolar AS. Selain itu, asumsi harga minyak mentah Indonesia, lifting minyak, dan lifting gas juga disusun dengan mempertimbangkan perkembangan global dan domestik.