Jakarta – Proses hukum kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, dipastikan berjalan secara transparan dan adil. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk membuka seluruh tahapan persidangan kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas penegakan hukum.
Sidang perdana yang digelar di Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjadi momentum penting untuk menunjukkan keseriusan negara dalam menindak tegas tindakan kekerasan yang mengancam hak-hak masyarakat.
Keterbukaan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi peradilan.
Menteri HAM, Natalius Pigai, menegaskan bahwa proses hukum harus berjalan tanpa intervensi dan dapat dipantau secara luas oleh masyarakat.
“Saya meminta supaya oditur militer dan para hakim benar-benar membuka secara transparan kepada publik. Langkah ini dilakukan agar bisa mengikuti perkembangan secara saksama,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa transparansi tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar penyelesaian kasus dilakukan secara tuntas dan berkeadilan.
“Kasus ini harus diselesaikan secara tuntas dan adil, tanpa ada intervensi dari pihak mana pun,” tegasnya.