Pigai juga menyebut tindakan penyiraman air keras sebagai bentuk premanisme yang tidak dapat ditoleransi dalam negara hukum.
Menurutnya, tindakan tersebut tidak hanya melukai korban secara fisik, tetapi juga mengancam rasa aman masyarakat secara luas.
“Ini tindakan premanisme yang mengancam seluruh aspek hak masyarakat. Sehingga harus ditindak secara hukum,” kata Pigai.
Hal ini menegaskan posisi pemerintah dalam melindungi hak asasi manusia serta memastikan pelaku kejahatan mendapatkan sanksi setimpal.
Sementara itu, Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Fredy Ferdian Isnartanto, menyampaikan bahwa sidang perdana akan diawali dengan pembacaan surat dakwaan terhadap para terdakwa.
Ia menegaskan bahwa persidangan bersifat terbuka untuk umum sebagai bentuk transparansi lembaga peradilan.