Semangat kehati-hatian itu bergema dari berbagai fraksi. Ketua Fraksi PKS di MPR, Tifatul Sembiring, meminta verifikasi dilakukan ketat agar persoalan administrasi, termasuk keabsahan ijazah, tidak kembali menjadi polemik setelah Wapres baru terpilih. Ia menegaskan bahwa tim verifikasi berfungsi serupa KPU, yakni memastikan seseorang sah sebagai calon sebelum proses pemilihan berjalan, sehingga tidak muncul gugatan atau penyelidikan baru di kemudian hari. Pandangan ini sejalan dengan arah kerja tim dan memberi sinyal bahwa pengawalan terhadap konstitusi merupakan kepentingan bersama, bukan agenda satu kelompok.
Komitmen serupa disampaikan Ketua Tim Verifikasi, Habiburokhman. Ia menyatakan timnya tidak ingin bekerja sekadar formalitas dan akan proaktif berkoordinasi dengan instansi terkait demi memastikan seluruh dokumen yang diserahkan calon benar adanya. Sikap proaktif tersebut penting karena kebenaran dokumen hanya dapat dipastikan melalui pengecekan langsung kepada pihak yang berwenang menerbitkannya. Dengan pendekatan itu, hasil verifikasi diharapkan memiliki bobot yang kuat ketika diumumkan kepada publik.
Cakupan pemeriksaan pun menunjukkan keseriusan yang tinggi. Anggota Tim Verifikasi, Hidayat Nur Wahid, menjelaskan bahwa tim akan menelaah 21 persyaratan kumulatif, terdiri dari empat syarat yang bersumber dari UUD 1945 dan 17 syarat lain dalam Pasal 169 Undang-Undang Pemilu. Pemeriksaan mencakup status kesehatan, catatan sanksi hukum, kepatuhan pajak, hingga kewarganegaraan, termasuk penelusuran KTP calon beserta pasangannya. Hidayat menekankan bahwa prioritas utama timnya adalah mencegah terulangnya kekosongan jabatan Wapres seperti yang terjadi sekarang. Menurutnya, komposisi tim yang inklusif akan memperkuat mekanisme saling kontrol dan memastikan setiap keputusan berlandaskan hukum yang kokoh.