Namun, kepastian landasan hukum perlu diikuti keterbukaan dalam pelaksanaannya. Publik berkepentingan mengetahui bagaimana persyaratan diperiksa, lembaga mana yang bertanggung jawab, serta bagaimana hasil pemeriksaan dipertanggungjawabkan. Transparansi bukan berarti seluruh informasi pribadi calon harus dipublikasikan, melainkan memastikan bahwa persyaratan hukum, tahapan pemeriksaan, dan kesimpulan verifikasi dapat dijelaskan secara objektif sesuai ketentuan keterbukaan informasi.
Ahmad Muzani menyampaikan bahwa terdapat sekitar 22 persyaratan yang perlu dipenuhi calon wakil presiden. Persyaratan tersebut mencakup pemeriksaan dokumen administratif, termasuk dokumen pendidikan. Ketelitian dalam proses ini menjadi penting karena kesalahan verifikasi berpotensi menimbulkan perdebatan mengenai legitimasi prosedural. Karena itu, pemeriksaan yang didukung dokumen sah dan metode penilaian yang konsisten merupakan unsur penting dalam menjaga kredibilitas keputusan lembaga negara.
Ketua Tim Verifikasi, Habiburokhman, menegaskan komitmen untuk meneliti kelengkapan dan kebenaran dokumen calon secara proaktif. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa verifikasi tidak semestinya berhenti pada pemeriksaan formal keberadaan berkas. Pengujian keaslian dokumen dan konfirmasi kepada instansi berwenang dapat memberikan dasar pertanggungjawaban yang lebih kuat sekaligus mengurangi ruang berkembangnya informasi yang belum terverifikasi.
Sementara itu, Wakil Ketua MPR sekaligus Koordinator Tim Verifikasi, Lestari Moerdijat, menekankan bahwa pemeriksaan persyaratan harus berpedoman pada konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan Tata Tertib MPR. Penegasan tersebut mencerminkan pentingnya standar yang berlaku sama bagi setiap calon. Konsistensi penerapan aturan merupakan salah satu indikator profesionalitas lembaga dalam menjalankan kewenangan yang berdampak langsung terhadap kepemimpinan nasional.