Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Koswara menjelaskan bahwa penyelenggaraan nilai ekonomi karbon diarahkan terutama untuk memulihkan ekosistem lingkungan dan menjadi solusi terhadap perubahan iklim. Manfaat ekonomi dari karbon diharapkan menjadi insentif yang mendorong semakin luasnya kegiatan pemulihan lingkungan.
Keberadaan regulasi tersebut perlu diikuti dengan penguatan tata kelola, standar pengukuran, pelaporan, dan verifikasi karbon yang dapat dipertanggungjawabkan. Integritas kredit karbon menjadi faktor penentu agar proyek-proyek Indonesia memperoleh kepercayaan di pasar internasional. Pemerintah juga memastikan bahwa setiap unit karbon yang diperdagangkan memiliki dasar penghitungan yang jelas, tidak menimbulkan penghitungan ganda, serta benar-benar mencerminkan manfaat pengurangan emisi. Transparansi dalam pengelolaan pendanaan dan distribusi manfaat juga menjadi prioritas untuk mencegah munculnya persoalan dalam pelaksanaan proyek.
Selain itu, pengembangan investasi karbon diarahkan pada kemitraan yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan masyarakat lokal. Dukungan pendanaan internasional seperti yang diterima proyek M4CR dapat menjadi pintu masuk untuk memperluas investasi pada berbagai kawasan potensial lainnya. Investasi tersebut tetap memperhatikan kepentingan nasional, perlindungan hak masyarakat, dan keberlanjutan ekosistem. Dengan demikian, Indonesia dapat membangun ekosistem investasi hijau yang tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga menghasilkan dampak sosial dan lingkungan yang terukur.
*Penulis adalah Pengamat Ekonomi