Persoalannya, tidak semua petani atau peternak mampu memasok bahan pangan langsung ke dapur. Keterbatasan modal, penyimpanan, transportasi, dan konsistensi pasokan dapat menghambat keterlibatan mereka. Di sinilah koperasi, kelompok tani, serta usaha mikro, kecil, dan menengah dapat berperan sebagai penghubung yang efisien, bukan sekadar menambah mata rantai perdagangan.
Perencanaan pasokan juga perlu mempertimbangkan musim panen dan perbedaan kemampuan produksi antardaerah. Dapur tidak seharusnya dipaksa membeli komoditas lokal yang belum tersedia atau tidak memenuhi standar. Sebaliknya, jadwal kebutuhan yang diumumkan lebih awal bisa membantu kelompok tani menyesuaikan pola tanam dan mengurangi ketidakpastian penjualan hasil panen.
Penguatan peran pelaku lokal juga perlu disertai standar keamanan pangan. Bahan baku yang tersedia dekat lokasi dapur tetap harus memenuhi persyaratan mutu, kebersihan, dan ketepatan pengiriman. Tanpa pengawasan memadai, ambisi memperluas pasar justru berisiko mengorbankan kualitas makanan. Karena itu, tujuan ekonomi dan perlindungan kesehatan anak harus dijalankan secara bersamaan.
Contoh upaya menghubungkan kedua tujuan terlihat di Nusa Tenggara Barat. Sekretaris Daerah NTB, Abul Chair, mendorong menu MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga memiliki rasa dan tampilan menarik bagi anak. Ia juga meminta dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi memanfaatkan beras, sayuran, daging, dan telur dari pelaku usaha setempat.
Dorongan tersebut disampaikan dalam Lomba Cipta Menu MBG di Lombok Tengah yang melibatkan sekitar 140 dapur. Inisiatif ini memperlihatkan bahwa kreativitas pengolahan makanan dapat berjalan bersama pemanfaatan komoditas daerah. Menu yang disukai anak berpotensi mengurangi makanan terbuang, sedangkan penggunaan bahan lokal dapat memperluas kesempatan pemasaran bagi produsen sekitar.