UU Ketenagakerjaan Baru Perkuat Kepastian Status PKWT Menuju Karyawan Tetap

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan undang-undang tersebut memberikan acuan bagi pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja dalam memahami hak, kewajiban, serta perlindungan yang berlaku dalam hubungan kerja.

“Kami ingin masyarakat tidak hanya mengetahui adanya UU Pelindungan Ketenagakerjaan, tetapi juga memahami substansi pengaturannya. Pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja perlu mengetahui hak, kewajiban, serta pelindungan yang diatur agar dapat menjadi acuan dalam dunia ketenagakerjaan dan dalam membangun hubungan kerja yang adil dan memberikan kepastian hukum,” ujar Yassierli.

UU Nomor 27 Tahun 2026 terdiri atas 23 bab dan 313 pasal yang mengatur hubungan kerja, perlindungan pengupahan dan kesejahteraan, pemutusan hubungan kerja, hingga dana cadangan pesangon. Regulasi ini disahkan Presiden Prabowo Subianto dan diundangkan pada 28 Oktober 2026. Penerapannya diharapkan memperkuat kepastian status pekerja PKWT, mendorong kepatuhan perusahaan terhadap perjanjian kerja, serta mewujudkan hubungan industrial yang lebih adil dan berkelanjutan. (*)

Pos terkait