Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pembenahan sistem politik nasional melalui komunikasi dengan para pemimpin partai politik.
“Kalau ada penyimpangan, kita harus koreksi,” tegas Prabowo.
Komitmen tersebut menunjukkan pentingnya memperkuat tata kelola politik yang bertanggung jawab dan menghormati ketentuan konstitusi.
Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat 60 hari. Ketentuan tersebut memberikan kepastian hukum bahwa pergantian Wakil Presiden memiliki prosedur jelas dan tidak bergantung pada spekulasi politik.
Proses tersebut juga membutuhkan komunikasi terbuka agar masyarakat memahami perbedaan antara kekosongan jabatan dan terhentinya pemerintahan. Kejelasan informasi penting untuk mencegah kesalahpahaman sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga negara selama masa transisi.