Lebih lanjut, Adi menilai bahwa agenda strategis pemerintahan dapat dipersiapkan melalui koordinasi sebelum Presiden melaksanakan kunjungan ke luar negeri.
“Pastinya sebelum ke luar negeri hal-hal yang strategis sudah disampaikan presiden,” ungkapnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pentingnya penyelesaian proses ketatanegaraan secara terukur. Kepastian waktu dan mekanisme yang sesuai aturan diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
“Diharapkan semua proses ini bisa diselesaikan sebelum akhir Desember 2026,” ujar Yusril.
Yusril juga menjelaskan bahwa proses pengisian jabatan Wakil Presiden memiliki pembagian kewenangan yang telah ditentukan konstitusi.
“Keputusan akhir itu ada di tangan beliau,” jelasnya.