Di bawah kepemimpinan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) juga mendorong inovasi pembiayaan konservasi melalui Satgas Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31 UNFCCC).
Upaya tersebut diperkuat dengan penegakan hukum terhadap pelaku perorangan maupun korporasi. Hingga periode ini, Kemenhut telah menjatuhkan sanksi administratif kepada 32 perusahaan terkait pelanggaran karhutla dengan total luas areal terbakar mencapai 12.926,74 hektare.
“Sanksi administratif tersebut terdiri atas 5 pencabutan izin, 19 pembekuan izin, dan 8 teguran tertulis atau paksaan pemulihan. Kemenhut menegaskan bahwa penelusuran pertanggungjawaban hukum dapat menjangkau hingga pemilik manfaat korporasi (beneficial owner) beserta tuntutan ganti kerugian.” Kata Menhut.