Pemerintah Percepat Operasional Kopdes Merah Putih, Perkuat Ekonomi Berbasis Konstitusi

Dari aspek konstitusional, Chairman Indonesian Bureaucracy & Service Watch, Nova Andika, menegaskan bahwa pembentukan KDKMP memiliki landasan hukum yang kuat, mulai dari Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 hingga peraturan pelaksana yang diterbitkan pemerintah.

“Kalau kita runut dari atas, pegangan paling dasarnya ada di UUD 1945, tepatnya Pasal 33 ayat (1). Isinya, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi itu bentuk nyata dari semangat tersebut, dan KDKMP lahir dari situ,” ujar Nova.

Nova menambahkan, percepatan pembentukan dan pembangunan fasilitas KDKMP didukung Instruksi Presiden Nomor 9 dan 17 Tahun 2025, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2026 mengatur tata kelola penyelenggaraannya.

“Inpres itu ibarat penggerak, sedangkan Perpres yang mengatur bagaimana koperasi ini dijalankan, siapa berperan apa, dan bagaimana tata kelolanya,” jelasnya.

Dengan pelayanan yang semakin siap, KDKMP diharapkan memperluas akses kebutuhan masyarakat sekaligus menggerakkan perekonomian desa berdasarkan prinsip ekonomi kekeluargaan.

Pos terkait