Lebih dari sekadar pusat distribusi barang, KDMP juga berpotensi menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi OAP. Keterlibatan masyarakat asli Papua dalam kepengurusan, pengelolaan usaha, kemitraan, dan pemasaran produk lokal perlu terus diperkuat. Yoyo I Sriyoto turut menekankan pentingnya keseimbangan keterlibatan OAP dan non-OAP dalam jaringan mitra penyalur beras SPHP. Prinsip inklusivitas tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan Papua yang memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat, sekaligus memastikan OAP memperoleh ruang partisipasi yang lebih besar dalam kegiatan ekonomi.
Berdasarkan arah kebijakan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2026, KDMP memiliki fungsi strategis dalam menyalurkan barang bersubsidi dan membeli hasil produksi desa. Layanan koperasi dapat dikembangkan melalui penjualan sembako, klinik, apotek, gudang penyimpanan, fasilitas rantai dingin, logistik, hingga simpan pinjam. Jika dikelola secara profesional dan disesuaikan dengan karakteristik wilayah, KDMP dapat menjadi pusat pelayanan ekonomi terpadu yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Keberadaan koperasi juga membuka peluang bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro di Papua untuk memperoleh akses pasar yang lebih luas. Hasil pertanian dan perkebunan masyarakat dapat diserap melalui mekanisme pembelian koperasi, kemudian dipasarkan secara lebih terorganisasi. Dengan pola tersebut, perputaran ekonomi dapat berlangsung di tingkat kampung, menciptakan peluang pendapatan, serta memperkuat kemandirian masyarakat dalam mengembangkan potensi daerahnya.
KDMP merupakan wujud nyata upaya pemerintah membangun ekonomi dari tingkat kampung. Program ini menghadirkan harapan baru bagi masyarakat Papua untuk memperoleh akses pangan, memperluas kesempatan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan melalui kekuatan ekonomi bersama. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan dan partisipasi aktif OAP, KDMP berpotensi menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Papua yang semakin mandiri, produktif, dan sejahtera.