Kepastian Anggaran dan Tata Kelola Perkuat Fondasi Koperasi Merah Putih

Penguatan tata kelola juga dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan pelatihan dan sertifikasi kompetensi sekitar 50 ribu bendahara KDKMP hingga pertengahan Desember 2026. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, ketertiban administrasi, transparansi, dan akuntabilitas koperasi.

Menurut Zabadi, bendahara memiliki tanggung jawab yang melampaui pencatatan pemasukan dan pengeluaran. Pengelola keuangan juga berperan menjaga kepercayaan anggota melalui pengadministrasian yang profesional dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, peningkatan kompetensi menjadi bagian penting dari percepatan operasionalisasi koperasi.

Kebijakan sertifikasi tersebut memperlihatkan keseriusan pemerintah membangun koperasi melalui keseimbangan antara infrastruktur fisik dan kualitas kelembagaan. Fasilitas yang tersedia memberikan ruang bagi kegiatan usaha, sedangkan pengurus yang kompeten memastikan aktivitas ekonomi memiliki sistem pengelolaan yang tertib.

Dalam teori ekonomi kelembagaan, kualitas tata kelola berpengaruh terhadap efisiensi organisasi dan kepercayaan para anggotanya. Standar kompetensi pengelola membantu memperjelas tanggung jawab, meningkatkan ketertiban transaksi, serta memperkuat kemampuan koperasi mengelola sumber daya bersama. Profesionalisme tersebut menjadi modal penting bagi pertumbuhan usaha berbasis partisipasi masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa Koperasi Merah Putih memiliki fungsi berbeda dari usaha ritel modern. Menurutnya, koperasi merupakan bagian dari infrastruktur pemerintah yang mendukung penyaluran barang bersubsidi dan bantuan agar semakin tepat sasaran.

Zulkifli menegaskan bahwa koperasi diarahkan untuk memperpendek rantai distribusi LPG tiga kilogram, pupuk bersubsidi, dan kebutuhan masyarakat lainnya. Koperasi juga berperan sebagai penyerap hasil produksi desa, khususnya komoditas pertanian. Pemerintah tetap memberikan ruang bagi perkembangan ritel modern tanpa menerapkan moratorium penerbitan izin usaha baru.

Pos terkait