Keberpihakan semacam ini penting bagi wilayah yang lama berhadapan dengan hambatan struktural. Anak-anak di pedalaman Papua, kepulauan Maluku, maupun perbatasan Nusa Tenggara Timur memiliki kebutuhan gizi yang sama dengan anak-anak di kota besar. Letak geografis semestinya tidak menentukan kesempatan mereka untuk tumbuh dan berkembang. Karena itu, menghadirkan MBG di wilayah 3T merupakan bagian nyata dari upaya mewujudkan keadilan sosial melalui pelayanan publik yang merata.
Di Tanah Papua, hasilnya mulai terlihat. Hingga Juni 2026, tercatat 275 SPPG tersebar di enam provinsi: 92 unit di Papua, 65 di Papua Barat, 48 di Papua Barat Daya, 36 di Papua Tengah, 20 di Papua Selatan, dan 14 di Papua Pegunungan. Jumlah ini terus bertambah; pada awal Oktober 2026, misalnya, 13 SPPG baru diresmikan di Provinsi Papua, sepuluh di antaranya berada di wilayah 3T.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menjadikan wilayah 3T dan daerah dengan tingkat stunting tinggi sebagai prioritas perluasan. Aktivasi SPPG dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan operasional masing-masing dapur. Pendekatan ini masuk akal, sebab layanan pangan di daerah terpencil harus menyesuaikan diri dengan kondisi transportasi, ketersediaan bahan pangan, infrastruktur pendukung, serta ketersediaan tenaga pengelola yang memenuhi standar kesehatan dan keamanan.
Tantangan geografis memang nyata. Mengirim bahan pangan ke pegunungan Papua membutuhkan sistem logistik yang berbeda dengan daerah yang memiliki akses jalan memadai. Cuaca, terbatasnya jaringan transportasi, dan disparitas harga turut menentukan kelangsungan operasional dapur. Namun, justru hambatan inilah yang menegaskan perlunya kebijakan yang lentur mengikuti karakteristik tiap daerah, bukan pendekatan seragam yang berisiko memperlebar kesenjangan.