Arahan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya mengutamakan pemeliharaan keamanan, tetapi juga memastikan perlindungan hak masyarakat menjadi bagian penting dalam setiap proses penegakan hukum.
Sejalan dengan hal itu, Kapolda DIY Irjen Pol Langgeng Purnomo memastikan penanganan perkara melibatkan asistensi lembaga independen, yakni Komnas HAM, Ombudsman RI Perwakilan DIY, dan Kompolnas, serta pengawasan internal Itwasda Polda DIY. Pelibatan berbagai lembaga tersebut menjadi bentuk komitmen kepolisian dalam memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik.
Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda DIY juga melakukan pemeriksaan dan gelar perkara secara cermat, disertai koordinasi dengan pihak sekolah, perguruan tinggi, serta elemen masyarakat. Langkah ini memastikan setiap keputusan didasarkan pada fakta dan alat bukti, bukan semata-mata keberadaan seseorang di lokasi aksi.