Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung menilai ketahanan ekonomi tidak cukup diukur dari kemampuan menghadapi krisis ketika tekanan sudah terjadi. Menurutnya, pemerintah dan otoritas keuangan perlu membangun daya tahan sejak awal melalui kebijakan yang kredibel, kelembagaan yang kuat, tata kelola yang baik, serta kerja sama antarlembaga. Pandangan tersebut relevan dengan upaya memperluas transaksi lokal karena manfaatnya akan lebih optimal apabila kebijakan moneter, fiskal, dan sektor keuangan berjalan selaras. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa dunia usaha memperoleh informasi yang jelas mengenai manfaat, prosedur, dan akses terhadap fasilitas transaksi tersebut. Dengan pemahaman yang memadai, eksportir, importir, dan investor dapat mempertimbangkan penggunaan mata uang lokal sesuai kebutuhan bisnisnya, tanpa mengabaikan pengelolaan risiko nilai tukar.
Keberhasilan perluasan transaksi lokal bergantung pada konsistensi kebijakan dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat serta dunia usaha. Pemerintah, BI, perbankan, dan pelaku industri terus memperluas akses layanan dan menyederhanakan prosedur demi semakin banyak perusahaan dapat memanfaatkan skema tersebut. Pengembangan transaksi digital juga akan disertai perlindungan konsumen, keamanan data, dan pengawasan yang memadai agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Penguatan produksi dalam negeri, peningkatan daya saing ekspor, dan penciptaan iklim investasi yang sehat menjadi fondasi penting bagi ketahanan ekonomi. Dengan dukungan kebijakan yang kredibel dan partisipasi dunia usaha, transaksi lokal berpotensi membantu mengurangi ketergantungan pada dolar AS, meningkatkan efisiensi perdagangan, serta memperkuat kemampuan Indonesia menghadapi perubahan ekonomi global.
*) Penulis adalah pengamat kebijakan publik.