Menurut Raja Juli Antoni, penambahan personel diharapkan meningkatkan intensitas patroli, memperluas jangkauan pengawasan, serta memperkuat pencegahan kebakaran dan aktivitas ilegal di kawasan hutan. Dalam penanganan saat ini, Kementerian Kehutanan juga mengoptimalkan kolaborasi polisi kehutanan, Manggala Agni, dan Masyarakat Peduli Api (MPA). Sebanyak 1.000 polisi kehutanan diperbantukan untuk memperkuat penanganan karhutla di tiga provinsi di Kalimantan dan masih bertugas hingga kebakaran benar-benar terkendali. Sinergi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hutan membutuhkan keterlibatan berbagai unsur, mulai dari petugas pemerintah hingga masyarakat yang berada paling dekat dengan kawasan rawan kebakaran.
Selama setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, penguatan koordinasi antarlembaga, pengerahan sumber daya lintas instansi, dan peningkatan perhatian terhadap perlindungan lingkungan menjadi bagian dari upaya menghadapi risiko bencana. Penanganan karhutla melalui operasi gabungan, pemanfaatan teknologi pemadaman, dan rencana penguatan polisi kehutanan memperlihatkan pentingnya kehadiran pemerintah hingga ke lapangan.
Karhutla tidak boleh terus dipandang sebagai persoalan musiman yang baru ditangani ketika asap mulai mengganggu kehidupan masyarakat. Pengawasan harus menjangkau kawasan hutan hingga ke tingkat tapak, sementara pencegahan dan penegakan aturan perlu berjalan secara beriringan. Dengan pengawasan yang konsisten, koordinasi yang kuat, dan keterlibatan seluruh pihak, Indonesia dapat memperkecil kemungkinan karhutla berulang, melindungi kesehatan masyarakat, serta menjaga kelestarian hutan sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang.
)* penulis merupakan pengamat kebijakan lingkungan hidup