Oleh: Insos Martha Kondologit *)
Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum untuk mengapresiasi arah pembangunan sekaligus memperkuat perbaikan kebijakan. Upaya memenuhi kebutuhan pangan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperluas pelayanan publik membutuhkan kesinambungan serta dukungan masyarakat. Dukungan itu dapat diwujudkan melalui masukan yang membantu pemerintah mengenali persoalan di lapangan. Aspirasi perlu tersampaikan dengan jelas, sementara suasana damai harus dijaga agar evaluasi menghasilkan manfaat.
Pemerintah menjalankan agenda besar yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Pelaksanaannya menghadapi tantangan, mulai dari kesiapan fasilitas hingga koordinasi antarlembaga dan kondisi wilayah yang berbeda. Karena itu, capaian patut diapresiasi dan kekurangan perlu menjadi bahan pembenahan. Penilaian yang mempertimbangkan keduanya membantu masyarakat melihat perjalanan pembangunan secara utuh sekaligus mengawal manfaatnya.
Kesediaan pemerintah menerima kritik merupakan modal penting dalam proses tersebut dan ini tentu saja perlu diapresiasi. Masukan warga dapat menunjukkan hambatan yang luput dari laporan administratif, termasuk kesulitan mengakses layanan atau ketidaksesuaian pelaksanaan dengan kebutuhan setempat. Pemerintahan yang mendengar mempunyai kesempatan lebih besar untuk memperbaiki program. Pengalaman masyarakat menjadi bahan berharga untuk menyempurnakan kebijakan dan meningkatkan kualitas pelayanan.
Sikap Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terhadap evaluasi publik mencerminkan semangat tersebut. Akademisi Ilmu Pemerintahan Institut Darul Ulum Banyuanyar (IDB), Achmad Baidowi, menilai keterbukaan Presiden Prabowo Subianto terhadap kritik dan masukan publik dapat memperkuat demokrasi serta mendukung kebijakan berbasis fakta dan data. Menurutnya, kesediaan Presiden mencermati masukan mencerminkan komitmen mendengar aspirasi masyarakat dan merespons persoalan di lapangan.