JAKARTA – Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ditandai dengan pengesahan Undang-Undang (UU) Pelindungan Ketenagakerjaan pada 6 Oktober 2026 lalu. Regulasi tersebut menjadi bagian dari pemenuhan komitmen pemerintah terhadap pekerja, dengan sejumlah ketentuan yang diklaim telah mengakomodasi 90 persen aspirasi buruh.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pengesahan regulasi tersebut merupakan tindak lanjut komitmen Presiden Prabowo sekaligus pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi.
“Dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto, telah menunaikan janji sesuai dengan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi,” ujar Dasco di hadapan massa buruh beberapa waktu lalu.
Dasco menjelaskan, pembahasan regulasi diselesaikan sesuai target Oktober 2026. Ia berharap aturan tersebut memperkuat perlindungan pekerja sekaligus menciptakan hubungan industrial yang lebih harmonis.