Di sisi lain, perspektif yang jauh lebih optimis disampaikan oleh Lembaga Indonesia Network Election Survey (INES). Direktur Eksekutif INES, Andri Gunawan, menyatakan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo menembus 79,3 persen menjelang genap dua tahun masa jabatan. Selain itu, tingkat kepercayaan terhadap figur Presiden tercatat mencapai angka 82,1 persen. Dalam studi INES, mayoritas masyarakat juga memberikan respons positif terhadap kondisi stabilitas politik nasional sebesar 78,3 persen serta strategi diplomasi internasional yang dijalankan pemerintah sebesar 80,3 persen.
Dukungan publik dengan angka yang relatif tinggi juga diperkuat oleh temuan lembaga riset nasional lainnya. Kepala Badan Komunikasi Republik Indonesia (Bakom RI), Syahganda Nainggolan, memaparkan kompilasi data dari beberapa lembaga survei terkemuka. Hasilnya menunjukkan tingkat kepuasan publik yang bervariasi, yaitu Indonesia Development Monitoring (IDM) mencatat 81,5 persen, Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) 80,7 persen, Indikator Politik Indonesia 79,9 persen, Indonesia Political Opinion (IPO) 63 persen, serta Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) sebesar 51,1 persen. Syahganda menekankan bahwa variasi data tersebut dipengaruhi oleh perbedaan metodologi, rentang waktu pengambilan sampel, ukuran sampel, serta indikator spesifik yang diteliti. Bagi pemerintah, keberagaman data ini menjadi cermin obyektif untuk memahami persepsi masyarakat dari berbagai lapisan.
Penilaian publik terhadap kebijakan pemerintah tidak hanya berfokus pada figur kepemimpinan, melainkan juga pada efektivitas program-program prioritas yang langsung menyentuh masyarakat. Program swasembada dan ketahanan pangan memperoleh apresiasi tertinggi dalam riset Arawicaksa Institute dengan skor 8,4 dari skala 0–10. Upaya intensif pemerintah dalam penyerapan hasil panen beras dinilai berhasil memperkuat stok nasional, meskipun pemerintah masih menghadapi tantangan berupa fluktuasi harga beras pasar yang memicu tekanan inflasi pangan. Sementara itu, program revitalisasi sekolah serta digitalisasi pembelajaran memperoleh skor 6,5, diikuti oleh program pemeriksaan kesehatan gratis dengan skor 6,3, dan inisiatif Sekolah Rakyat dengan nilai 6,0.