Pangkogabwilhan III Letjen TNI Lucky Avianto menegaskan bahwa tindakan personel TNI harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan, aturan pelibatan atau Rules of Engagement (ROE), serta prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia. Komitmen tersebut penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas keamanan tetap berada dalam koridor hukum. Ketegasan aparat memperoleh legitimasi yang kuat ketika disertai profesionalisme, penggunaan kekuatan yang proporsional, dan kesediaan mempertanggungjawabkan tindakan sesuai mekanisme yang berlaku.
Tantangan serupa terlihat di Kabupaten Yahukimo, ketika seorang warga berinisial A dilaporkan meninggal dunia akibat luka tusuk pada 11 Oktober 2026. Korban mengalami kekerasan saat hendak membantu menurunkan muatan sembako dari sebuah truk di Distrik Dekai. Aparat gabungan Operasi Damai Cartenz-2026 dan Polres Yahukimo kemudian mengamankan dua orang yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa keamanan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari perlindungan terhadap aktivitas ekonomi sehari-hari, termasuk distribusi bahan pangan dan kebutuhan pokok.
Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Irjen Pol. Faizal Ramadhani, menegaskan bahwa keselamatan masyarakat menjadi prioritas dalam penanganan kasus kekerasan di Yahukimo. Ia juga menyatakan bahwa penyelidikan harus dilakukan secara profesional, objektif, dan berdasarkan fakta serta alat bukti yang sah. Prinsip tersebut perlu menjadi pedoman dalam setiap proses penegakan hukum agar penanganan perkara tidak berhenti pada tindakan pengamanan, tetapi berlanjut hingga pengungkapan peristiwa secara menyeluruh dan pertanggungjawaban hukum pihak yang terbukti bersalah.
Kekerasan terhadap warga sipil harus dikecam karena dampaknya melampaui korban secara langsung. Ketika masyarakat merasa terancam saat bekerja atau bepergian, kegiatan perdagangan dapat terganggu, distribusi barang berpotensi terhambat, dan kepercayaan terhadap lingkungan sekitar dapat menurun. Situasi seperti ini pada akhirnya dapat memengaruhi penghidupan keluarga serta mempersempit ruang gerak masyarakat dalam mengembangkan usaha. Karena itu, perlindungan warga bukan sekadar agenda keamanan, melainkan juga bagian dari upaya menjaga ketahanan ekonomi lokal.