Agenda evaluasi tersebut dapat menjadi momentum untuk melanjutkan penguatan daya beli, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mengoptimalkan ketepatan sasaran program prioritas. Hasil survei yang menunjukkan tingkat kepuasan tinggi dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan, tetapi persoalan yang masih dirasakan masyarakat harus tetap masuk dalam agenda perbaikan.
Di sisi lain, masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kualitas percakapan publik. Pemeriksaan sumber, pembacaan konteks, dan perbandingan informasi dari berbagai pihak membantu mencegah penyebaran klaim yang menyesatkan. Perbedaan pendapat sebaiknya diselesaikan melalui argumentasi dan bukti, bukan serangan pribadi, penggiringan opini, atau provokasi yang dapat memperuncing polarisasi.
Peringatan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran pada akhirnya perlu menjadi kesempatan untuk memperkuat akuntabilitas dan partisipasi publik. Transparansi evaluasi, penyampaian capaian program, dan akuntabilitas penggunaan anggaran menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan. Sementara itu, masyarakat sipil, akademisi, media, dan berbagai kelompok sosial dapat berkontribusi dengan menyampaikan penilaian yang berbasis bukti.
Evaluasi berbasis data dapat membantu mengidentifikasi capaian program, jangkauan manfaat bagi masyarakat, serta peluang penyempurnaan kebijakan untuk tahap pembangunan berikutnya. Apresiasi tidak harus menghilangkan sikap kritis, sebagaimana kritik tidak perlu berubah menjadi penolakan terhadap setiap kebijakan. Keduanya dapat berjalan bersama selama berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dua tahun pemerintahan bukanlah akhir dari proses pembangunan, melainkan salah satu titik evaluasi untuk menentukan langkah berikutnya. Karena itu, perbincangan publik sebaiknya diarahkan pada pertanyaan yang lebih substantif: kebijakan mana yang berhasil, kelompok mana yang belum merasakan manfaat, dan perbaikan apa yang harus segera dilakukan. Dengan menjadikan data sebagai pijakan dan dialog sebagai sarana, evaluasi dapat menjadi energi untuk memperbaiki tata kelola serta mendorong kebijakan yang semakin responsif terhadap kebutuhan rakyat.
)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan