“Pemberantasan mafia pangan harus mengedepankan penegakan hukum. Jika terbukti melakukan pelanggaran, tentu harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Namun, penindakan juga harus didasarkan pada bukti yang kuat agar proses hukum berjalan secara tepat dan akuntabel,” tegas Saleh.
Pembenahan tata kelola tersebut diharapkan berjalan beriringan dengan peningkatan produksi sehingga ketersediaan pangan tidak hanya ditopang oleh kapasitas produksi, tetapi juga sistem distribusi yang tertib. Dengan sinergi pemerintah, petani, pemerintah daerah, aparat terkait, dan pelaku usaha, percepatan program pertanian diarahkan untuk memperkuat keberlanjutan produksi serta mendukung kesejahteraan masyarakat.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun sistem pangan nasional yang lebih kuat, sekaligus menjaga kepentingan produsen dan konsumen melalui peningkatan produksi, perluasan lahan, penguatan tata kelola, dan penegakan hukum yang akuntabel. (*)