Dari sisi ekonomi, kebijakan perumahan berpotensi mendorong permintaan sekaligus menggerakkan sektor riil. Namun, keterjangkauan tetap harus menjadi ukuran utama. Stimulus seharusnya tidak hanya meningkatkan transaksi properti, tetapi memastikan masyarakat yang menjadi sasaran benar-benar mampu memiliki hunian tanpa menanggung beban pembiayaan yang berlebihan. Ketepatan sasaran, transparansi, dan pengawasan menjadi penting agar manfaat tidak terkonsentrasi pada kelompok yang sebenarnya tidak membutuhkan insentif.
Pemerintah memperkirakan kebutuhan alokasi sementara sekitar Rp31 triliun untuk rangkaian program yang sedang disiapkan. Haryo menegaskan bahwa anggaran tersebut diarahkan agar program dapat langsung dirasakan masyarakat sekaligus menjadi fondasi pencapaian target pertumbuhan ekonomi 2027. Pernyataan ini menegaskan pentingnya disiplin dalam pelaksanaan, sebab besarnya anggaran tidak otomatis menjamin besarnya dampak ekonomi.
Tahun 2027 semestinya menjadi momentum untuk memperkuat keseimbangan antara pertumbuhan dan perlindungan. Ekonomi yang tumbuh akan lebih bermakna apabila pertumbuhan tersebut membuka kesempatan kerja, memperkuat pendapatan rumah tangga, dan menjaga kelompok rentan agar tidak tertinggal. Sebaliknya, perlindungan masyarakat akan lebih berkelanjutan apabila dibarengi peningkatan produktivitas dan perluasan kegiatan ekonomi. Di titik inilah kualitas stimulus pemerintah akan ditentukan: bukan hanya dari berapa besar anggaran yang dikeluarkan, tetapi dari seberapa jauh kebijakan tersebut mampu mengubah dukungan jangka pendek menjadi fondasi kesejahteraan jangka panjang.
*) Penulis adalah Pengamat Ekonomi