Komitmen itu ditegaskan dalam Alignment Forum Program Listrik Desa yang mempertemukan pemerintah, kejaksaan, pemerintah daerah, pelaku industri, akademisi, asosiasi, serta mitra kerja PT PLN (Persero). Forum tersebut menjadi wadah untuk menyelaraskan langkah, memperkuat tata kelola, dan mempercepat implementasi Program Listrik Desa secara terintegrasi.
Untuk mendukung percepatan tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp10,3 triliun pada tahap pertama tahun 2026. Pelaksanaan program juga dikawal bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kejaksaan guna memastikan penggunaan anggaran berlangsung secara transparan dan akuntabel.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan pemerataan akses listrik merupakan amanat pembangunan yang harus diwujudkan melalui langkah konkret. Karena itu, PLN terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh mitra kerja agar manfaat program dapat dirasakan masyarakat di berbagai wilayah.