Keberadaan infrastruktur air menjadi semakin penting karena sektor pertanian memiliki ketergantungan tinggi terhadap ketersediaan air. Ketika musim kering berlangsung lebih lama, petani menjadi salah satu kelompok yang paling terdampak. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan berbagai intervensi untuk menjaga produktivitas pangan nasional melalui penguatan irigasi, penyediaan sumber air alternatif, serta penerapan teknologi pertanian yang mampu beradaptasi terhadap kondisi iklim.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa penguatan sektor pertanian harus berjalan seiring dengan kesiapan menghadapi tantangan iklim melalui langkah-langkah yang konkret dan taktis. Sebagai contoh, untuk merespons ancaman kekeringan pada musim kemarau tahun ini, Kementerian Pertanian turun tangan langsung menyiapkan 7.000 pompa air dan irigasi perpompaan (irpom) guna membantu para petani di Jawa Tengah. Intervensi yang disertai dengan gelontoran bantuan alat pertanian (seperti traktor) serta bibit jagung dan padi ini bertujuan untuk memastikan agar para petani tidak kekurangan air, sehingga produktivitas pertanian tetap terjaga.
Langkah taktis Kementan ini juga menjadi potret nyata keberhasilan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Kolaborasi dengan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, diapresiasi langsung oleh Mentan karena provinsi tersebut merupakan lumbung pangan nasional dan penghasil beras terbesar kedua di Indonesia. Dengan produktivitas padi Jawa Tengah yang mencapai 9,7 juta ton pada 2025 (berkontribusi 15,6 persen terhadap kebutuhan nasional) dan target peningkatan menjadi 10,5 juta ton pada 2026, dukungan pengairan dari pusat serta komitmen daerah—termasuk menggandeng Kementerian ATR/BPN untuk menjaga lahan sawah dilindungi—menjadi fondasi krusial dalam memperkuat ketahanan pangan Indonesia.
Mitigasi kekeringan memang membutuhkan keterlibatan aktif dari pemerintah daerah karena setiap wilayah memiliki karakteristik dan tingkat kerawanan yang berbeda. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam melakukan pemetaan wilayah terdampak, menyiapkan langkah penanganan, serta memastikan masyarakat mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar, khususnya air bersih. Melalui koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat, berbagai program penanganan kekeringan dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran.
