Mengawal Integritas Kepala Daerah dari Korupsi

Komitmen membangun integritas juga ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Menurutnya, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan undang-undang, aparat penegak hukum, maupun lembaga antirasuah. Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang relatif lengkap, tetapi praktik korupsi masih terjadi karena tantangan terbesar terletak pada pembangunan kesadaran etika dan moral.

Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa pemberantasan korupsi harus dipandang sebagai proyek pembangunan karakter bangsa. Pendidikan etika sejak usia dini, penguatan nilai-nilai moral dalam keluarga, sekolah, dan kehidupan sosial menjadi investasi jangka panjang yang akan melahirkan generasi pemimpin berintegritas. Dengan demikian, kepatuhan terhadap hukum tumbuh dari kesadaran, bukan semata-mata karena takut terhadap sanksi pidana.

Karena itu, agenda mengawal integritas kepala daerah harus menjadi tanggung jawab bersama. Pemerintah telah memperlihatkan komitmennya melalui penguatan sistem pengawasan, digitalisasi tata kelola, pembinaan kepemimpinan, hingga pembangunan karakter aparatur. Di sisi lain, masyarakat, DPRD, media, akademisi, dan seluruh elemen bangsa juga memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan secara konstruktif.

Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau banyaknya program strategis, tetapi juga oleh kualitas integritas para pemimpinnya. Ketika sistem pemerintahan terus diperkuat dan karakter pemimpin terus dibangun, Indonesia memiliki fondasi yang semakin kokoh untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, efektif, dan dipercaya masyarakat. Itulah arah yang tengah ditempuh pemerintah: menjadikan pencegahan sebagai garda terdepan sehingga integritas kepala daerah menjadi benteng utama dalam melawan korupsi.

)*Penulis Merupakan Pengamat Sosial

Pos terkait