Berbagai instrumen telah dibangun Kementerian Dalam Negeri, mulai dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), pedoman penyusunan APBD, sistem pengawasan keuangan daerah, hingga penerapan Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) yang dikembangkan bersama KPK dan Kejaksaan Agung. Kehadiran sistem tersebut mempersempit ruang manipulasi administrasi sekaligus meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
Pandangan tersebut sejalan dengan penjelasan Mendagri yang menegaskan bahwa kepala daerah merupakan pejabat publik yang dipilih langsung oleh rakyat sehingga tidak mungkin diawasi secara terus-menerus seperti dalam sistem komando birokrasi. Pada akhirnya, setiap kepala daerah memiliki tanggung jawab moral terhadap jabatan yang diembannya. Amanah publik tidak hanya diukur dari keberhasilan pembangunan fisik, tetapi juga dari kemampuan menjaga kepercayaan masyarakat melalui pemerintahan yang bebas dari korupsi.
Meski demikian, persoalan korupsi kepala daerah juga tidak dapat dipisahkan dari tantangan struktural yang masih dihadapi demokrasi lokal. Tingginya biaya politik dalam kontestasi pemilihan kepala daerah kerap menjadi salah satu faktor yang menimbulkan tekanan setelah seseorang terpilih. Kondisi tersebut tentu tidak dapat dijadikan pembenaran atas tindak pidana korupsi, tetapi menjadi realitas yang perlu dibenahi melalui penyempurnaan tata kelola politik dan pembiayaan pemerintahan.
Dalam konteks itulah usulan Mendagri mengenai kajian penambahan biaya operasional kepala daerah yang dikaitkan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) patut dipandang sebagai bagian dari upaya mencari solusi jangka panjang. Gagasan tersebut masih memerlukan pembahasan lintas kementerian, lembaga, serta DPR, tetapi menunjukkan adanya kesadaran pemerintah untuk memperbaiki faktor-faktor yang berpotensi melahirkan penyimpangan tanpa mengurangi akuntabilitas penggunaan anggaran negara.