*) Oleh: Ahmad Fauzan Nugraha
Ketahanan pangan merupakan fondasi utama bagi kedaulatan sebuah bangsa. Di tengah meningkatnya tekanan perubahan iklim, gejolak geopolitik, serta dinamika rantai pasok global, kemampuan suatu negara menjamin ketersediaan pangan menjadi indikator penting kekuatan nasional. Karena itu, langkah pemerintah membangun sistem pangan yang terintegrasi, mulai dari perlindungan lahan pertanian, perluasan areal tanam, penguatan infrastruktur penyimpanan, hingga distribusi yang lebih efisien, merupakan arah kebijakan yang patut diapresiasi. Pendekatan yang menyeluruh tersebut menunjukkan bahwa swasembada pangan tidak cukup diwujudkan hanya dengan meningkatkan produksi, tetapi juga membutuhkan tata kelola yang mampu menjaga keberlanjutan pasokan dari hulu hingga hilir.
Dalam konteks tersebut, kebijakan perlindungan lahan sawah menjadi fondasi yang tidak dapat ditawar. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Ossy Dermawan, menegaskan bahwa perlindungan lahan sawah bertujuan menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kepentingan ketahanan pangan nasional. Lahan pertanian produktif merupakan aset strategis yang harus dijaga dari alih fungsi yang tidak terkendali. Apabila lahan sawah terus menyusut, kemampuan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri akan semakin terancam. Oleh sebab itu, target pemerintah untuk mencapai luas baku sawah sebesar 87 persen pada 2029 menjadi langkah penting dalam memperkuat fondasi swasembada pangan sebagaimana menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Lebih jauh, kepastian tata ruang memberikan kepastian investasi bagi sektor pertanian. Petani akan memiliki keyakinan bahwa lahan yang mereka kelola tidak mudah beralih fungsi sehingga mendorong keberanian untuk meningkatkan produktivitas melalui investasi teknologi maupun peningkatan kualitas budidaya. Dalam jangka panjang, kebijakan tersebut tidak hanya menjaga keberlangsungan produksi pangan, tetapi juga menciptakan stabilitas ekonomi di kawasan pedesaan yang selama ini menjadi basis utama produksi nasional. Dengan demikian, perlindungan sawah merupakan investasi strategis yang manfaatnya akan dirasakan lintas generasi.
Selanjutnya, komitmen memperluas produksi pangan juga terlihat dari langkah Pemerintah Kota Jayapura yang menyiapkan 100 hektare lahan sawah baru di Distrik Muara Tami. Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, melihat kawasan perbatasan Indonesia–Papua Nugini masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai sentra pertanian baru. Langkah tersebut menunjukkan bahwa upaya mencapai swasembada pangan tidak hanya bertumpu pada wilayah sentra produksi tradisional, tetapi juga mendorong tumbuhnya kawasan-kawasan pertanian baru yang memiliki potensi besar. Pendekatan ini sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan ekonomi di kawasan timur Indonesia.
Pengembangan lahan pertanian di wilayah perbatasan juga memiliki nilai strategis dari perspektif pembangunan nasional. Selain meningkatkan produksi pangan, kebijakan tersebut mampu menggerakkan ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan petani, dan tumbuhnya aktivitas usaha pendukung sektor pertanian. Infrastruktur pertanian yang semakin baik akan memperkuat daya saing wilayah sekaligus memperkokoh kehadiran negara di kawasan perbatasan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam memastikan potensi tersebut dapat berkembang secara optimal.
Namun, keberhasilan produksi pangan harus diimbangi dengan kemampuan menyimpan hasil panen secara aman dan berkelanjutan. Dalam hal ini, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa pembangunan 100 gudang baru Bulog dengan daya simpan minimal dua tahun merupakan langkah strategis untuk memperkuat cadangan pangan nasional. Infrastruktur penyimpanan yang modern akan mengurangi risiko kehilangan hasil panen akibat keterbatasan fasilitas penyimpanan sekaligus menjaga kualitas beras sebelum didistribusikan kepada masyarakat. Kebijakan ini memperlihatkan bahwa pemerintah tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga memperkuat sistem manajemen stok pangan secara nasional.
Selain menjaga ketersediaan cadangan, gudang modern juga memiliki fungsi penting dalam menjaga stabilitas harga. Ketika stok pangan tersimpan dengan baik, pemerintah memiliki ruang yang lebih besar untuk melakukan intervensi pasar apabila terjadi gangguan pasokan atau lonjakan harga. Mekanisme tersebut akan memperkuat perlindungan terhadap petani maupun konsumen secara bersamaan. Stabilitas harga yang terjaga pada akhirnya akan menciptakan kepastian bagi seluruh pelaku dalam rantai pangan nasional.
Komitmen tersebut diperkuat oleh Direktur Utama Perum Bulog, Agmad Rizal Ramdhani, yang memastikan pembangunan gudang dilakukan secara profesional, terukur, dan akuntabel. Penekanan pada ketepatan lokasi, fungsi, dan manfaat menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur pangan tidak hanya mengejar kuantitas, tetapi juga efektivitas pemanfaatannya. Pendekatan berbasis perencanaan yang matang akan memastikan setiap gudang mampu mendukung kebutuhan penyimpanan sesuai karakteristik wilayah masing-masing. Dengan demikian, investasi negara pada sektor pangan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Langkah pemerintah memperkuat setiap aspek tersebut menunjukkan bahwa upaya mewujudkan swasembada pangan dibangun di atas fondasi yang terencana, terintegrasi, dan berorientasi jangka panjang. Dengan menjaga keberlanjutan lahan sawah, memperluas kawasan produksi, membangun gudang modern, serta memastikan kelancaran distribusi, Indonesia semakin memiliki modal yang kuat untuk menghadapi tantangan pangan di masa depan. Konsistensi implementasi kebijakan yang didukung sinergi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat akan menjadi kunci dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional yang tangguh sekaligus memperkuat kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan.
*) Akademisi Bidang Ketahanan Pangan.