Dukungan terhadap implementasi PP TUNAS juga datang dari parlemen. DPR RI menilai ruang digital yang aman dan sehat bagi anak harus menjadi prioritas nasional. Anggota Komisi I DPR RI, Andina Thresia Narang mengatakan bahwa perlindungan anak di ruang digital merupakan tanggung jawab bersama yang harus melibatkan pemerintah, keluarga, institusi pendidikan, platform digital, dan masyarakat luas.
Menurut Andina, PP TUNAS hadir sebagai salah satu langkah strategis dalam memperkuat perlindungan anak di ruang digital. Regulasi tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem digital yang lebih ramah anak dan bertanggung jawab.
Pandangan tersebut relevan karena sebagian platform dinilai masih mengutamakan pertumbuhan pengguna dan keuntungan dibanding keselamatan anak. Karena itu, pengawasan pemerintah menjadi penting agar fleksibilitas profil risiko tidak disalahgunakan untuk melonggarkan kewajiban perlindungan.
Pada saat yang sama, orang tua dan sekolah juga perlu berhenti berpikir bahwa ancaman digital hanya soal durasi penggunaan gawai. Ancaman sebenarnya adalah ekosistem digital yang secara sistematis mengeksploitasi perhatian, emosi, dan data anak. Tanpa literasi digital yang kuat, anak-anak akan terus menjadi target paling mudah dalam ekonomi digital modern.
PP TUNAS pada akhirnya bukan sekadar regulasi teknologi. Ini adalah pertarungan menentukan apakah ruang digital Indonesia akan dibangun untuk melindungi generasi muda atau justru membiarkan mereka menjadi korban dari algoritma, eksploitasi data, judi daring, dan kekerasan siber yang terus berkembang.
*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia
