Langkah ini penting karena ancaman digital terhadap anak semakin kompleks. Judi daring misalnya, kini tidak hanya hadir dalam bentuk situs perjudian konvensional, tetapi juga menyusup melalui iklan tersembunyi, permainan digital, hingga pola transaksi yang dibungkus sebagai hiburan. Anak-anak yang terpapar sejak dini berisiko mengalami kecanduan, gangguan perilaku, hingga masalah finansial ketika dewasa.
Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuanga (PPATK), perputaran dana judi online pada 2025 masih sangat besar meski menurun 30 persen menjadi Rp286 triliun dari sebelumnya Rp400 triliun. Komdigi juga telah memblokir 3.452.000 situs judi online dalam periode 20 Oktober 2024 hingga 16 Mei 2026.
Di sisi lain, ancaman cyberbullying juga terus meningkat. Perundungan di ruang digital sering kali lebih berbahaya dibanding bullying konvensional karena berlangsung tanpa batas waktu dan dapat menyebar luas dalam hitungan detik. Banyak anak mengalami tekanan psikologis serius akibat penghinaan, intimidasi, maupun penyebaran informasi pribadi di media sosial.
Selain itu, eksploitasi data pribadi anak menjadi ancaman yang sering tidak disadari publik. Banyak aplikasi dan platform mengumpulkan data perilaku anak untuk kepentingan algoritma dan iklan digital. Dalam praktiknya, anak-anak menjadi objek komersialisasi data tanpa benar-benar memahami konsekuensinya.
Komdigi sebelumnya mengidentifikasi berbagai risiko utama di ruang digital yang menjadi dasar lahirnya PP TUNAS, mulai dari content risk, contact risk, privacy risk, behavioral risk, hingga psychological risk. Pemerintah menilai meningkatnya kasus kekerasan digital terhadap anak tidak bisa lagi ditangani dengan pendekatan sukarela dari platform.
Karena itu, PP TUNAS mendorong perubahan besar pada tata kelola platform digital. Platform dengan tingkat risiko tinggi diwajibkan menerapkan pembatasan usia, penguatan verifikasi pengguna anak, hingga pengendalian fitur-fitur yang berpotensi membahayakan psikologis maupun keamanan anak.
