Selain sektor pertanian, penguatan aspek legalitas dan tata kelola pertanahan juga menjadi fokus penting. Kerja sama antara Pemerintah Provinsi Papua dan Badan Pertanahan Nasional menunjukkan adanya keseriusan dalam menata aset daerah serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Program percepatan sertifikasi tanah, khususnya bagi penerima bantuan perumahan, menjadi langkah konkret untuk melindungi hak-hak masyarakat sekaligus mendorong produktivitas ekonomi. Kepala Kantor Wilayah BPN Papua, Roy Eduard Fabian Wayoi, menekankan pentingnya penertiban aset serta pemetaan tanah adat sebagai fondasi pembangunan yang terarah dan berkeadilan. Dengan kepastian hukum yang kuat, potensi konflik dapat ditekan, sehingga stabilitas keamanan tetap terjaga.
Dukungan terhadap agenda pembangunan juga datang dari para tokoh adat dan kepala suku di berbagai wilayah Papua. Mereka menegaskan pentingnya menjaga keamanan dan kedamaian sebagai syarat mutlak agar pembangunan dapat berjalan optimal hingga ke tingkat kampung. Ketua Dewan Adat Suku Distrik Pantai Barat, Alexander Sunuk, menilai bahwa partisipasi aktif masyarakat merupakan kunci keberhasilan setiap program pemerintah. Hal serupa disampaikan oleh Kepala Suku Aikai, Pit Pigai, yang melihat perhatian pemerintah sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap masyarakat Papua. Pandangan ini diperkuat oleh Kepala Suku Damal, Pdt. Yohanis Magai, yang menilai bahwa komitmen pemerintah pusat mencerminkan upaya serius dalam mewujudkan Papua yang damai dan sejahtera.
Dalam konteks tersebut, kehadiran konten provokatif seperti film “Pesta Babi” menjadi kontraproduktif terhadap semangat pembangunan yang sedang dibangun bersama. Narasi yang sarat provokasi berpotensi memicu kesalahpahaman, memperkeruh hubungan sosial, dan bahkan menimbulkan konflik horizontal di tengah masyarakat. Di saat seluruh pihak berupaya memperkuat persatuan dan stabilitas, penyebaran konten yang tidak konstruktif justru dapat menghambat proses pembangunan serta merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara.