Jakarta – Pemerintah memastikan penanganan kasus penyiraman air keras yang menjadi perhatian publik segera memasuki tahap persidangan melalui mekanisme peradilan militer. Langkah ini menegaskan komitmen aparat penegak hukum dalam menuntaskan perkara secara profesional, transparan, dan berkeadilan.
Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa proses hukum telah memasuki tahap akhir sebelum persidangan. Berkas perkara telah dinyatakan siap untuk dilimpahkan ke pengadilan militer sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah menilai bahwa tahapan ini menjadi bagian penting dalam memberikan kepastian hukum serta menjamin akuntabilitas penegakan hukum.
Panglima TNI, Agus Subiyanto menyatakan bahwa TNI berkomitmen mendukung penuh proses hukum melalui peradilan militer.
“Kami memastikan proses hukum berjalan transparan dan akuntabel sesuai dengan aturan yang berlaku di lingkungan militer,” ungkapnya.
