Dukungan politik juga menempatkan KDMP sebagai pusat penggerak ekonomi desa dan tidak sebagai instrumen pemusatan. Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mengajak masyarakat mendukung KDMP sebagai pusat aktivitas ekonomi lokal yang mampu menggerakkan kebutuhan pokok, sarana produksi pertanian, dan pemasaran produk UMKM di desa. Bila perputaran ekonomi bisa tinggal di desa, maka yang terjadi justru kebalikan dari monopoli, yakni nilai tambah menyebar, bukan tersedot keluar.
Satu isu lain yang ikut memantik kecurigaan publik adalah pelibatan TNI dalam pengawasan pembangunan Kopdes Merah Putih. Pengamat politik sekaligus Dosen Hubungan Sipil-Militer Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Raj Mayyasari Timur Gondokusumo menilai pelibatan tersebut masih sesuai koridor dan arahan Presiden Prabowo Subianto, terutama pada aspek pengawasan agar pembangunan dan operasional berjalan tertib. Dalam perspektif tata kelola, pengawasan yang jelas justru bisa menjadi pagar agar program tidak diselewengkan menjadi alat rente atau kartel baru di daerah.
KDMP bukan proyek untuk menyaingi ritel modern atau menggusur toko kelontong, melainkan instrumen memperbaiki rantai pasok, memperkuat daya tawar usaha mikro, dan memutar ekonomi agar tidak bocor keluar desa. Kuncinya ada pada desain kolaboratif, dengan distributor, dengan ritel modern, dengan warung, dan tata kelola transparan yang benar-benar mengakar pada kebutuhan lokal. Maka tuduhan monopoli runtuh dengan sendirinya, karena yang dibangun KDMP bukan panggung untuk satu pemain, melainkan arena bersama tempat ekonomi rakyat desa naik kelas.
*) Pegiat UMKM