KALABAHI, WARTAALOR.COM – Satu tahun kepemimpinan Iskandar Lakamau, SH, M.Si dan Rocky Winaryo, SH, MH (Is The Rock) di Kabupaten Alor memperlihatkan kontras mencolok. Energi politik yang tinggi, namun kinerja pemerintahan melemah secara signifikan.
Di permukaan, pemerintah terlihat aktif bergerak. Namun ketika ditelusuri lebih dalam melalui data APBD, dinamika birokrasi, dan koordinasi pimpinan yang terlihat justru gejala pemerintahan yang sibuk tetapi tidak efektif.
Pemerintahan ini juga menghadapi persoalan mendasar. Kepemimpinan daerah berjalan dalam kondisi bupati yang secara fisik tidak dapat menjalankan sebagian besar tugas, sehingga menciptakan ruang kosong komando yang berdampak langsung pada stabilitas birokrasi dan efektivitas pemerintahan.
Energi Politik Tinggi, Tata Kelola Lemah
Tahun pertama pemerintah Is The Rock dipenuhi aktivitas publik seperti kunjungan ke desa hampir setiap minggu, car free day (CFD) digelar berkali-kali dengan pembiayaan dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kegiatan seremonial dan panggung-panggung publik masif, akan tetapi tingginya mobilitas dan aktivitas ini tidak diikuti penguatan tata kelola pemerintahan.
Banyak kegiatan hanya bersifat pencitraan, bukan pencapaian. Tidak ada indikator capaian kinerja yang signifikan. Pemerintahan tampak aktif, tetapi arah kebijakan tidak ditopang analisis data, tidak fokus, dan tidak terukur dampaknya terhadap kinerja daerah.
Bupati Tidak Sehat namun Tetap Menandatangani Keputusan Strategis
Di tengah dinamika tinggi ini, publik mencermati kondisi paling krusial, bupati beberapa kali mendapat perawatan intensif dan belum pulih sepenuhnya, tetapi tetap menjalankan sejumlah tugas administratif penting.
Dampaknya langsung terasa, kemampuan pengambilan keputusan tidak pada kondisi ideal. Risiko kesalahan administrasi meningkat, karena keputusan dibuat dalam kondisi kesehatan yang tidak optimal.
Delegasi kewenangan tidak berjalan baik, padahal tersedia mekanisme regulatif untuk pendelegasian sementara. Publik mempertanyakan apakah mutasi ASN, pembebastugasan dan penataan birokrasi benar-benar melalui pertimbangan matang ?
Situasi ini menunjukkan gejala incapacitated leadership, kepemimpinan yang secara fisik belum mampu menjalankan fungsi penuh.
Birokrasi Bergejolak : Mutasi Mendadak, Pelantikan Batal, dan Pejabat Dibebastugaskan
Tahun pertama ini juga ditandai gejolak birokrasi, mulai dari mutasi yang menuai polemik, pelantikan pejabat yang batal pada hari-H, serta pembebastugasan pejabat penting seperti Kepala BKPSDM.
Keputusan struktural sering berubah dalam waktu singkat, akibatnya OPD bekerja dalam ketidakpastian, fokus kerja terbelah antara dinamika internal dan tugas pelayanan publik, pelaksanaan program menjadi tersendat dan tidak sinkron. Birokrasi membutuhkan stabilitas, namun yang terjadi justru arus perubahan tanpa arah yang mengganggu produktivitas.
Dualisme Kepemimpinan : Bupati Tidak Aktif, Wakil Bupati Mengambil Alih Kegiatan Lapangan
